bidang perdata menangani masalah. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. bidang perdata menangani masalah

Penyelesaian perkara perdata memiliki cara kerja yang berbeda dengan perkara pidana. Pilihan Hukum. Masalah Harus Diselesaikan Secara. Berdasarkan data statistik amar putusan dari Pengadilan Pajak diatas, terlihat bahwa mayoritas dari putusan Pengadilan Pajak adalah mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Secara umum, studi kasus secara berurutan harus memuat: latar belakang lingkungan bisnis, deskripsi bisnis, masalah atau isu utama, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah, penilaian Anda terhadap langkah tersebut, dan saran strategi bisnis yang lebih baik. 2. 275 perkara. Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, apakah 1 Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2 Gunawan Wiradi, Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara, Makalah. Debitur terlambat berprestasi. Pengarahan disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2022 yang dilaksanakan sejak 28 September 2022 s/d 29 September 2022 dan dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,. 21 tahun 2020 ini sangat terbatas, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan covid-19. Secara umum, perbedaan antara. Sehingga inilah yang menjadi beberapa permasalahan yang kerap terjadi pada dunia bisnis, karena mampu menimbulkan pertikaian antara pihak. Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Kab. Memberi Keterangan. Lawyer Kasus Pidana dan Perdata . A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri. menusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan men-. Perangkat hukum yang bisa anda mintai pertolongan diantaranya anda bisa melihat perbedaan antara hak asasi manusia dan hak konstitusional, notaris jika anda memiliki masalah hukum di bidang perdata seperti pengajuan hak warisan ataupun yang berkaitan dengan kepemilikan. bidang pertanahan maupun menangani masalah pertanahan. Litigasi. Seluruh kantor perwakilan RI diluar tercatat telah menangani sebanyak 1. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri. 2/PKS/09/2021 Pada hari ini, kamis tanggal sembilan bulan Septembertahun dua. Sesuai dengan Peraturan OJK No. Hal ini terwujud dalam penandatanganan nota kesepahaman ( Memoranding of Understanding / MoU) antara Kepala Kantor BPN Kota Jakarta Timur, Dony Novantoro dengan. Kedokteran forensik dalam praktik di Amerika Serikat dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya agak berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa lainnya. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Disini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang harus diberlakukan. Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang . Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. 6/WK. A. Baca Juga: Pandangan Aftech Terkait Implementasi HKI Sebagai Jaminan Utang Penutup. Pasalnya, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, PNM kerap menghadapi risiko saat. 9 Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad ke 19 melalui penyelenggaraan beberapa konperensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI. Sebagian kasus hukum perdata dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat sehingga menawarkan banyak kemudahan bagi umat. Penandatanganan kerja sama itu disaksikan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Serta factor penegak hukumnya itu sendiri. Hukum perdata Islam adalah semua hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perseorangan dikalangan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Moeljatno, S. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. 2017. Norma - Pengertian, Jenis dan Fungsi. Peradilan umum adalah peradilan yang ditujukan bagi warga negara secara umum. 1. Hari adalah hari kerja. Melansir situs mahkamahagung. Sumber Hukum Perdata Internasional. Lex Administratum,. Pendahuluan Howard Rheingold,Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan peraturan. Rabu (14/12) BWS Sumatera VII Bengkulu menghadiri acara penandatangan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, BWS Sumatera VII Bengkulu, Dinas Perikanan dan. Pengertian. Hakim berkaitan erat dengan pengadilan maupun di luar pengadilan. 1 Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. 2. 2. Meningkatkan kualitas hakim dalam melaku-kan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang di-gunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, yang dapat. Iaksaan Republik INDONESI, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), PHI berfungsi untuk menyelesaikan. Hakim. Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat atau di daerah. salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Untuk menghindari masalah-masalah sengketa di atas dalam hal jual-beli atas tanah, baiknya setiap orang memperhatikan hal-hal berikut: Mencari asal-usul tanah, yang biasanya didapatkan di Kelurahan/Desa yang di namakan Letter C Desa yang berisikan tentang kepemilikan tanah terdahulu sampai dengan yang terakhir;Arti Litigasi. Misalnya. Bentuk kasus yang terindikasi mafia tanah beragam. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :----- BAB 1 DASAR KERJASAMA Pasal 1Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pertama-tama, kami akan membedah isi bunyi Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Proses tersebut melalui perantara Mediator Hubungan Industrial. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa: “di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan1 BAB I PENDAHULUAN A. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU HC”), mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. pembagian hukum perdata. Bagaimana Anda menangani masalah yang dihadapi di tempat kerja? Jawab: Saya biasanya berusaha untuk mencari tahu akar masalah dengan mencari informasi tambahan dan berkomunikasi dengan orang lain yang terkait. , M. Sumantri Brojonegoro No. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat. A. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad yang baik antara pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. B. Sepanjang penelusuran kami, tidak ditemukan definisi litigasi secara eksplisit di peraturan perundang-undangan. MA menjelaskan bahwa dengan asas kebebasan hakim, apabila terdapat kesalahan hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang ditentukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, bukan merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya, sehingga ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)tidak. Yayasan yang paling lazim ditemukan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Di bidang perdata, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. ". Karena tanah ini merupakan masalah antar golongan karena adanya faktor tanah menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Perbedaan antara keduanya dapat diringkas sebagai berikut: LBH merupakan sebuah organisasi, advokat merupakan seorang individu; LBH dapat melakukan rekrutmen advokat, namun tidak semua advokat merupakan anggota LBH; dan. Liputan6. Inilah perbedaan keduanya dari segi pengertian, sumber hukum, contoh, dan sanksinya: 1. selaku JAM DATUN mengatakan, “Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan hadir sebagai lembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/ Negara, BUMN/ BUMD dan anak perusahaannya sesuai dengan. Mampu memelihara dan mengembangkan. Tasikmalaya) Untuk menghadapi dan menangani dalam penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat menghimbau agar Seluruh Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat agar bisa mengikuti jejak. Selain gugatan pidana, juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi. Domisili merupakan juga faktor masalah HPI. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Padahal bidang perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang mengikutinya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Menurut Prof. Bentuk perlindungan atau kategorinya pun beragam. “Untuk ranah pidana dokter dan tenaga medis bertanggung jawab secara pribadi, seperti diatur dalam KUHP dan UU Tenaga Kesehatan,” ungkapnya. 3. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. H. menyelesaikan permaslahan-permasalahan dalam bidang hukum perdata, dikarenakan prosedur yang dilakukan cukup panjang,. See full list on news. , M. s. 1 Bandar Lampung 35145 INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Riwayat artikel: Diterima 30 Agustus 2021 Direvisi 18 November 2021 Diterbitkan 24. Landasan untuk menentukan kompetensi absolut berpatok pada pembatasan yurisdiksi. com - Dalam rangka menangani berbagai pemasalahan tanah di Jakarta Timur (Jaktim), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jaktim menggandeng Kejaksaan Negeri setempat. 185 sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebanyak 214 kasus. Perusahaan itu telah mencemari lingkungan dan mendatangkan banyak masalah sosial. Apa akibat hukumnya bila dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Dalam rangka mempertahankan keberlansungan hukum perdata materil dan mencegah tindakan main hakim sendiri maka diperlukan. MoU tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Seperti, keterbatasan kewenangan ketua pengadilan dan. Penyelesaian perkara perdata memiliki cara kerja yang berbeda dengan perkara pidana. com Perkara bidang perdata serta tata usaha negara mencakup berbagai masalah hukum, termasuk sengketa bisnis, kontrak, tuntutan ganti rugi, masalah properti, tuntutan administratif, dan masalah kebijakan publik. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya. Namun, perlu. dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f. Loeke Larasati A. Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan,. [3] Sengketa dan konflik sektor pertanahan sering terjadi pada sebagian daerah di Indonesia. S. SURAT KUASA KHUSUS . Peradilan umum menangani perkara perdata ataupun pidana dalam menjamin kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar. Penelantaran Anak menjadi masalah serius dan seperti fonomena gunung es, yang. 3 S. Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang. Pengertian mediasi. 25, 2012 • 0 likes • 7,164 views. A. Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata maka pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Namun peran jaksa juga ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang kewenagan Absolutnya adalah menyelesaikan, memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdataKegiatannya ialah di bidang perdata (ordinary civil dis­. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Hal ini disebabkan sampai dengan saat ini masih berlaku pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengaturan hukum perdata. 6. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. sedangkan hukum. dengan menggunakan instrument administrasi, instrumen perdata, dan instrument hukum pidana. Tujuan dari adanya hukum itu sendiri adalah sebagai alat untuk mengendalikan perilaku manusia, mencegah terjadinya banyak kekacauan, serta menjaga keadilan dan. “Masalah anak diserahkan ke Nia, dan bayar Rp15 juta perbulan untuk anak, di luar pendidikan dan kesehatan. Download Now. Hal ini yang untuk selanjutnya menjadi fokus dari. Jadi secara kenyataan, peninggalan sejarah hukum yang membagi penduduk Indonesia atas tiga golongan, masih tetap bertahan dalam bidang hukum perdata. Kegiatannya ialah di bidang perdata (ordinary civil dis­ putes) seperti: sengketa antar tetangga, perceraian, utang piutang, warisan, adopsi, dan perkara perdata ringan lainnya. Sejalan perkembangan ilmu dan teknologi, pembentukan hukum seharusnya mengikutinya sehingga pembentukan hukum mampu melindungi kepentingan masyarakat dari dampak teknologi di bidang sosial budaya dan ekonomi. Latar Belakang Masalah Banyak pihak yang belum sepenuhnya. Karena adanya masalah tersebut, perpecahan sangat rawan terjadi. 8. Bagaimanakah kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara Negara dalam menangani perkara perdata? C. Dalam konteks tindak pidana dibidang perasuransian, sejumlah nasabah juga menjadi korban pemalsuaan berupa tanda tangan atau identitas lainnya yang dilakukan oleh tenaga marketing (agen). JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :----- BAB 1 DASAR KERJASAMA Pasal 1Secara garis besar tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan dapat dibagi menjadi lima kelompok: 5 1. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung pada Kamar Perdata) Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: An Introduction to the Philosophy of Law. Pembedaan ke dalam tiga bagian ini mencerminkan persoalan. JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Nomor : 18/ PKS/S. Sebagai sebuah bahan kajian, isu malpraktik medik memiliki daya magnet yang kuat. Berdasarkan hal itu, maka negara menganggap perlu untuk menerbitkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Kasus. Jangan takut menghadapi perubahan dan ingatkan diri sendiri bahwa perubahan ini membantu Anda mengatasi masalah. 562 perkara (99,04%). Terkait pertanggungjawaban hukum atas kelalaian medis menurutnya harus dilihat dari tiga aspek hukum, perdata, pidana, dan administrasi (disiplin). go. Pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat kedua atau banding yang mengadili perkara perdata dan perkara pidana, di mana perkara telah diputus sebelumnya oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Tugas Peradilan Tata Usaha Negara; Dalam laman resmi PTUN juga dijelaskan tugas peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Sumantri Brojonegoro No. Mahkamah Agung (MA), merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. l. Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (“PT”) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 6 Peran jaksa tidak hanya di bidang Pidana ataupun Perdata. Seperti kekuasaan (kewenangan) pada lembaga peradilan yang lain, maka. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji penulis adalah sebagai berikut: 1. Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Di bidang perdata, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Hal yang Harus dipersiapkan sebelum Bertemu Psikolog. Mengadakan pelatihan kerja pada calon tenaga. This relationship requires a counselor who able to help the counselee in resolving the problem. ekonomi, di mana pembahasannya tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum privat (hukum perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara) (Ahmadi Miru & Sutarman Yado, 2004: 2). Sengketa perdata lainnya seperti masalah warisan, pengangkatan anak, perumahan, perburuhan dan lain-lainnya, tidak dapat diselesaikan. Sebelum bertemu dengan psikolog, Anda dianjurkan untuk mempersiapkan hal-hal berikut ini: Mencatat keluhan atau masalah utama yang Anda miliki. Namun di lapangan, lantaran penetapan eksekusi hanya memuat informasi yang sangat terbatas tentang objek eksekusi, seringkali juru sita harus melakukan “improvisasi” menghadapi berbagai. Nazar menyarankan agar dalam. Menurut Rahmadi (2011:8), terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu: Baca Juga. Hal ini dilakukan untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. . pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang perdata dan tatausahanegara. " Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang. BAB I. yang dihadapi dalam masalah Hukum Agraria khususnya mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Sorong. Manis No. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. Diperlukan pengadilan Ad Hoc untuk menangani masalah illegal fishing di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), agar Lebar laut teritorial diukur dari apa yang disebut “garis pangkal” dan perairan yang berada pada arah darat dan garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Setiap permasalahan pertanahan maka akan diadakan mediasi agar para orang yang terkait dengan masalah tersebut dengan. Ruang lingkup kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernuansa Nusantara dalam mengamalkan kedaulatan dan hak berdaulat. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar. Sebelum memahami hukum perdata maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, dan sejarah pengaturannya di Indonesia. Nah sebagai tambahan informasi, hukum perdata materil adalah sekumpulan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tentang keperdataan yang berkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya.